PENDIDIKAN INDONESIA = KAPITALIS ?????

POLEMIK hangat seputar prosedur penerimaan mahasiswa (baru) sempat mewarnai dunia kampus kita belum lama ini. Pokok persoalan polemik tersebut adalah dibukanya jalur khusus penerimaan mahasiswa dengan biaya sangat tinggi.

Meskipun alasan yang dikemukakan pihak perguruan tinggi sangat rasional-argumentatif, masyarakat luas tetap saja melihatnya bahwa kebijakan yang kurang populer tersebut sebagai upaya kapitalisasi, komersialisasi, dan sederet label lain dengan nada tak kalah peyoratifnya terhadap dunia pendidikan kita.


Kebijakan kurang populer yang dipilih perguruan tinggi tersebut tampaknya telah memberi inspirasi/mengilhami satuan-satuan pendidikan di bawahnya, mulai dari SMA, SMP, SD sampai TK untuk menerapkan pendidikan dengan biaya tinggi. Buntutnya, banyak sekolah kita yang menuai protes, caci maki, sumpah serapah sebagai ekspresi jeritan masyarakat tentang mahalnya biaya sekolah tersebut. Ada apa gerangan dengan sekolah kita ?

Mencermati penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, disadari atau tidak, setuju atau tidak, pendidikan kita terjebak dalam dunia kapitalisme. Betapa tidak! Penyelenggaraan pendidikan adalah bagaimana sekolah dapat menjual kharisma dan kebanggaan sebesar-besarnya sehingga banyak calon siswa membelinya.

Penilaian atas kharisma dan kebanggaan sebuah sekolah sifatnya kapital. Gedung megah, fasilitas lengkap, dan perkembangan kuatitas siswa dari tahun ke tahun adalah aspek kapital yang sangat mempengaruhi. Itu sebabnya biaya pendidikan dibenarkan mahal.

Persoalan lain yang sangat memprihatinkan dalam dunia pendidikan sekolah kita adalah berkaitan dengan masalah penilaian intelektual subjek didik. Lagi-lagi disadari atau tidak, penilaian intelektual terhadap subjek didik kita sangat 'capital oriented'. Angka seringkali diciptakan untuk menentukan status intelektual dan kelulusan. Dan celakanya hal ini dijadikan legitimasi sekolah dengan biaya mahal. Padahal dampak dari penyelenggaraan pendidikan yang demikian adalah menghasilkan out-put (pribadi-pribadi) kapitalis, yang siap mengapitalkan semua proses hidup demi kharisma, kebanggaan, kekuasaan, dan dominasi.

Penyelenggaraan pendidikan kita yang demikian membuat pendidikan bangsa ini terjebak dalam hubungan hegemonik. Atau meminjam istilah Gramsci dan Paulo freire, hubungan paedagogis melibatkan hubungan kekuasaan dan dominasi berupa bentuk-bentuk penaklukan terhadap massa subordinatif.

Kita ambil contoh yang biasa kita hadapi dalam setiap tahun ajaran baru. Untuk "mencari" sekolah, baik itu tingkat TK, SD, SMP, ataupun SMU, para calon siswa baru diwajibkan membayar sejumlah uang yang "mereka" sebut sebagai uang pangkal/uang gedung. Bila suatu saat nanti, ada calon siswa mendaftarkan lagi di tempat lain dan akhirnya diterima, maka uang yang sudah dibayarkan di sekolah pertama tadi tidak akan bisa diambil/dikembalikan.

Berkaitan dengan sekolah mahal ini, ada sejumlah argumen yang kedengarannya sangat rasional. Perlunya gedung yang megah bahkan mewah, perlunya biaya besar, dan sarana prasarana yang lengkap untuk membentuk sebuah lembaga pendidikan (baca: sekolah) yang baik merupakan salah satu argument yang seringkali muncul. Pertanyaan kritisnya, untuk kepentingan siapa semua itu? Sungguhkah untuk kepentingan siswa? Ataukah hanya untuk mempertahankan kharisma, kebanggaan, kuasa dan dominasi?

Hemat penulis, sekolah-sekolah kita, khususnya sekolah negeri, mestinya menyadari bahaya kapitalisme ini. Bila sekolah negeri mulai meniru langkah sekolah swasta, sekolah negeri akan menghadirkan gendruwo-gendruwo kapitalisme baru yang bisa jadi akan jauh lebih parah dan menakutkan dari yang selama ini terjadi.

Mengingatkan kita akan dampak dari sekolah (negeri) biaya mahal ini, penulis ingin mengutip kata-kata bijak Romo Mangunwijaya : "... Apa guna kita memiliki sekian ratus alumni sekolah yang cerdas, tetapi massa rakyat dibiarkan bodoh? Segeralah kaum sekolah itu pasti akan menjadi penjajah rakyat dengan modal kepintaran mereka."