DANA BOS TAK MENCUKUPI; Mutu Pendidikan Terancam Turun

 WONOSARI (KR)- Meskipun petunjuk teknis penggunaan Biaya Operasional Sekolah (BOS) sudah turun, namun masih banyak sekolah yang kebingungan untuk melakukan penjabaran anggaran. Karenanya jika tidak ada pendampingan dari BOS tingkat propinsi banyak sekolah bakal memangkas kegiatan. Hal itu berarti merupakan ancaman terhadap mutu pendidikan. Demikian disampaikan Ketua Komisi D DPRD Gunungkidul Nurasyid SH menjawab pertanyaan KR Kamis (19/2).

Nurasyid berharap Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga terus melakukan advokasi ke pusat atau tingkat propinsi agar mendapat dana tambahan operasional. Karena sekarang ini untuk APBD Gunungkidul sudah tidak ada peluang menambah biaya operasional daerah, karena dalam evaluasi Gubernur DIY yang sudah turun tidak ada saran untuk itu.
Sedangkan beberapa kepala sekolah menyatakan, dari juknis yang ada, memang masih ada peluang untuk memungut dana dari masyarakat. Karena dalam buku panduan tersebut ada penjelasan rinci tentang penggunaan BOS dan larangan-larangannya. Logikanya, anggaran yang dilarang dibiayai BOS dapat dimintakan masyarakat. Tetapi dalam pratiknya sulit, karena sekarang ini opini yang berkembang dalam masyarakat pendidikan SD dan SMP gratis. Apalagi dalam petunjuk BOS sekolah diminta membuat spanduk sekolah penyelenggara pendidikan gratis. Sehingga sekarang ini banyak sekolah yang kebingungan mengelola BOS.
”Ada beberapa mata kegiatan yang terpaksa dihapus,” kata seorang guru pengelola BOS.
Diakui oleh para kepala sekolah, pemerintah sudah melakukan sosialisasi BOS. Tetapi masih saja banyak masalah, meski ada informasi kemungkinan ada BOS daerah. Tetapi angka pastinya belum jelas. Sehingga meskipun harus menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS) untuk BOSDA belum dimasukkan.

Sumber : Kedaulatan Rakyat